Publikasi

Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung ditinjau dari teori implementasi Open Government Data dari penelitian Azmi Omar, Julian M. Bass, dan Peter Lowit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan empat dimensi pelaksanaan Open Government Data yang dikemukakan Azmi Omar dkk, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dataset yang masih minim, kesadaran masyarakat tentang pentingnya open data, kapasitas seluruh instansi Pemerintah Kota Bandung untuk memanfaatkan teknologi pembuatan data, serta kolaborasi dari pihak-pihak yang bertugas mengamati keberjalanan Open Data Kota Bandung. Peneliti menyarankan bahwa agar pelaksanaan Open Government Data dapat berjalan lebih baik maka perlu dibentuknya perjanjian kerjasama formal dengan pihak eksternal sebagai produsen data dan juga dibangunnya fasilitas khusus bagi Open Data Kota Bandung sehingga berjalannya open government data di Kota Bandung dapat berjalan dengan efektif.

Menafsirkan Pancasila, Mengimplementasikan Kebijakan

Dalam kapasitasnya sebagai pengelola negara, maka pemerintah perlu untuk dapat menafsirkan sebuah ideologi ke dalam bentuk kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—semua ini harus dapat dimengerti, diresapi, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam sebuah bentuk kebijakan yang jelas.

Kebijakan Dasar dalam Mengendalikan Penyebaran COVID-19

COVID-19 di Indonesia kasus pertama dikonfirmasi pada 2 Maret 2020 (Ratcliffe, 2020), kemudian maju beberapa bulan per 24 Juli 2020 pukul 16.00 WIB kasus terkonfirmasi ada di 95.418 orang, 4.665 meninggal, dan 53.945 sembuh, dengan total test yang dilaksanakan per 24 Juli 2020 pukul 12.00 WIB sebanyak 1.335.889 (BNPB, 2020; Kemenkes, 2020). Kemudian di Korea Selatan kasus pertama dikonfirmasi pada 20 Januari 2020 (Lee, 2020), kemudian per 24 Juli 2020 pukul 00.00 KST kasus terkonfirmasi ada di 1

Surveillance Oleh Negara Menghadapi Pandemi COVID-19

Oleh: Fhikri Fhutera Yudan (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad 2016) Surveillance atau pun pengawasan adalah upaya dari negara untuk dapat “memantau” warga negaranya untuk kepentingan tertentu, biasanya surveillance ini dilaksanakan oleh negara bilamana ada sebuah ancaman yang mengancam keberlangsungan dari negara itu sendiri seperti terorisme, separatisme, dan kegiatan kriminal. Seluruh negara di dunia tanpa terkecuali melaksanakan pengawasan terhadap warga negaranya ini dengan tingkatan

Universal Basic Income: Solusi untuk Masalah Kemiskinan

Menurut Kecuk Suhariyanto dalam artikel jurnal Syawie “Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial” (2011) berpendapat bahwa kemiskinan adalah kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Sirilius Seran dalam artikel jurnal “Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan” (2017) memiliki pendapat bahwa kemiskinan adalah sebuah keadaan serba kekurangan dialami

Saatnya Pelayanan Publik di Indonesia Berbasis Data Digital

Pada tanggal 12 Juni, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang kemudian resmi diundangkan pada 17 Juni 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dilansir dari website Sekretariat Kabinet, Pemerintah dengan pertimbangan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan

Menerapkan E-Government: Belajar dari Estonia

Estonia memiliki clean slate di mana pemerintah dan juga politisi dapat membangun apa yang menurut mereka baik tanpa adanya berbagai "dosa" dari masa lalu. Ketika Finlandia memutuskan untuk meng-upgrade sistem telepon analognya dengan sistem telepon digital, mereka menawarkan sistem telepon analog mereka untuk diberikan kepada Estonia. Logika berpikir sederhana pastinya sebuah negara kecil dan tertinggal ini lebih baik menerima tawaran dari Finlandia tersebut. Tetapi ternyata Estonia lebih memil

Menguatkan Lembaga Legislatif dengan Government Shutdown

Pemisahan kekuasaan menjadi kata penting dalam perkembangan negara modern. Doktrin Trias Politica dari Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan negara terdiri dari kekuasaan eksekutif, kekuasan legislatif, dan kekuasan yudikatif (Budiardjo, 2008: 281). Dimana eksekutif memiliki kuasa untuk melaksanakan undang-undang, kemudian legislatif memiliki kuasa untuk membentuk undang-undang, dan terakhir yudikatif memiliki kuasa untuk mengadili atas undang-undang.

Razia Buku dan Kebebasan Berpendapat yang Tak Dihargai

Kejadian razia dan menyita buku yang diduga bermuatan ajaran komunisme di toko buku yang terletak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada tanggal 26 Desember 2018 kemarin yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian dan TNI membuat penulis merasa miris. Kemudian muncul kembali kejadian baru pada tanggal 8 Januari 2019 di Padang, Sumatera Barat yang dilakukan oleh Kejaksaan dan TNI. Rentetan kedua peristiwa razia dan penyitaan buku ini yang saling berdekatan membuat penulis merasa harus adanya penginga

Follow Me